Pendidikan Islam pada Masa Reformasi di Indonesia
Keywords:
pendidikan Islam, Reformasi, kebijakan pendidikan, madrasah, pesantren, UU SisdiknasAbstract
Artikel ini mengkaji perkembangan pendidikan Islam di Indonesia sejak Reformasi 1998 menggunakan metode studi pustaka kualitatif-deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa Reformasi memperluas ruang bagi pendidikan Islam melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengakui berbagai lembaga pendidikan Islam. Kebijakan desentralisasi, anggaran pendidikan, standar nasional, sertifikasi pendidik, dan pembaruan kurikulum turut mendorong perkembangan madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi Islam. Pengakuan negara terhadap pesantren diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Namun, tantangan berupa mutu pendidikan, pembiayaan, keterbatasan sumber daya, dan kesenjangan pelaksanaan kebijakan masih perlu diatasi.
References
Asy'ari, M. S. (2011). Implementasi UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 dalam pengembangan kurikulum Madrasah Diniyah di Madrasah Miftahul Ulum Sidogiri
Pasuruan [Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya]. https://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/9407/
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (t.t.). Analisis ringkas cepat: Penyelenggaraan pendidikan madrasah. https://berkas.dpr.go.id/pa3kn//analisis-te matik-akuntabilitas/public-file/analisis-ringkas-cepat-public-53.pdf
Hukumonline. (2018). DPD minta RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dikaji mendalam. https://www.hukumonline.com/berita/a/dpd-minta-ruu-pesantren-dan-p endidikan-keagamaan-dikaji-mendalam-lt5c1a1c75baecd
Jannah, M., Saputra, B. A., Sya'adah, A., & Mahfud, C. (2019). Sejarah reformasi pendidikan Islam di Indonesia. Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam, 8(1), 38–46.
https://doi.org/10.32832/tadibuna.v8i1.1793
Maliki, P. L., Ansar, Lukum, A., Arsyad, A., Djafri, N., & Suking, A. (2022). Arah kebijakan pendidikan Islam pasca reformasi di Indonesia. TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 10(1), 84–96.
Mustauda, A., Riyanto, N. L., & Sugiharto, D. (2024). Menapaki jejak kebangkitan pendidikan Islam di era pasca reformasi (1998–2000): Sebuah kajian historis. Tanjak: Jurnal Sejarah dan Peradaban Islam, 4(2), 120–139.
Niam, K. (2004). Pesantren pasca UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003. Paramedia: Jurnal
Komunikasi dan Informasi Keagamaan, 5(4), 301–314. https://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/918/
Nurjana, & Sirozi, M. (2024). Politik pendidikan Islam Indonesia masa Reformasi (1998–2024). Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 9(3), 708–721.
Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Republik Indonesia. (2005). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Republik Indonesia. (2007). Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
Syaiful, A. (2018). Politik pendidikan Islam masa Reformasi. Al-Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan, 2(1), 134–154.
